Sertifikat vaksin Presiden Jokowi bocor di Twitter

Tragedi data privasi kembali mencuat dengan ramainya topik pembicaraan di Twitter tentang sertifikat vaksin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tersebar.

Tragedi data privasi kembali mencuat dengan ramainya topik pembicaraan di Twitter tentang sertifikat vaksin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tersebar di platform tersebut. Menurut banyak laporan di Twitter, sertifikat tersebut didapat setelah NIK Presiden dengan mudah ditemukan melalui situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan modal NIK dan nama lengkap, oknum pun dengan mudah mengakses sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo lewat aplikasi PeduliLindungi. Adapun informasi yang tertera di sertifikat juga turut menunjukkan data tanggal lahir, kode QR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, serta tanggal vaksinasi.

Namun menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, pusat data PeduliLindungi yang dikendalikan Kominfo aman. Ia menunjuk beberapa data dari Kementerian Kesehatan yang belum lama ini diintegrasikan dengan aplikasi. Dengan kata lain, data yang bocor kaitannya dengan Kementerian Kesehatan.

“Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data. Integrasi eHac ke aplikasi Peduli Lindungi dan migrasi aplikasi PL, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan, dan saat ini data Peduli Lindungi di DC Kominfo aman,” kata Johnny melalui pesan WhatsApp.

Di samping itu pengamat Pratama dari Cissrec menilai, tersebarnya NIK Presiden di Twitter bukan hal yang mengejutkan. Bahkan internet pun akan mengeluarkan banyak arsip terkait informasi tersebut.

“Saat kita mengetik KTP Joko Widodo di pencarian Google, sudah muncul banyak arsipnya di internet. Jadi memang bukan hal yang mengejutkan, belum lagi bisa jadi karena kebocoran data yang sangat masif di negara kita beberapa tahun terakhir ini. Dari beberapa kebocoran KPU atau BPJS kesehatan, kita bisa langsung mengecek nama presiden pada database tersebut,” kata Pratama menanggapi kasus sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo.

Sementara Alfons Tanujaya mengatakan, kerentanan bisa terjadi karena sistem PeduliLindungi hanya mengandalkan otentikasi NIK dan nama lengkap. Dengan demikian, sangat mudah bagi siapapun untuk mengunduh sertifikat vaksin orang-orang hanya modal NIK dan nama lengkap.

“Jadi sistem Peduli Lindungi memang perlu disempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi data kependudukan Indonesia yang sudah banyak sekali bocor,” tambah Alfons.

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia