MK Nyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Pakar: Kenapa Tidak Dibatalkan?

Headlines.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional terbatas, alih-alih membatalkannya.

Feri mengakui, putusan ini cukup janggal karena seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) jika dianggap menyalahi konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Jika dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU 12 Tahun 2011, kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki. Kekosongan hukum tidak mungkin terjadi karena MK dapat memberlakukan peraturan yang lama,” ucap Feri saat dihubungi, Kamis (25/11/2021).

Feri berpendapat, MK seharusnya membatalkan UU Cipta Kerja karena tenggat waktu dua tahun untuk memperbaiki UU tersebut bisa menyebabkan ketimpangan yang berbahaya. Meski demikian, Feri menganggap putusan MK tersebut juga merupakan kemenangan bagi publik karena MK telah menyatakan adanya masalah dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

“Putusan ini akan membuat DPR dan Pemerintah harus berhati-hati membuat UU. Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Ciptakerja, UU KPK, dan UU Minerba,” Feri berpendapat.

Selain itu, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Jika dalam kurun waktu dua tahun masih belum dilakukan perbaikan, UU tersebut secara otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara parlemen.

Kendati demikian, MK menilai metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Ciptakerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau revisi.

Mahkamah juga meyakini, dalam pembentukannya, UU Ciptakerja tidak memegang asas keterbukaan publik meski telah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak.

Tetapi pertemuan itu dianggap belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu juga dengan draf UU Ciptakerja yang juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia